Seskab: sengketa lahan jangan jadi bom waktu

sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, membayar supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif serta jangan ditunda supaya tidak merupakan bom masa oleh karenanya memicu konflik sosial serta kekesaran dalam tanah air.

dipo pada acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, menyatakan penanganan sengketa lahan harus membeli formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).

upaya itu berguna untuk negara tidak dirugikan dan rakyat memperoleh kesejahteraan walaupun dunia upaya-upaya sedikit turun keuntungannya.

dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini seluruh konflik sosial serta kekerasan pada tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat juga penyerobotan

Informasi Lainnya:

laporan hasil kajian juga pemetaan badan Informasi geospasial menyatakan dalam pilihan wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan tujuan transmigrasi.

berkaitan dengan itu dia mengingatkan tinggal arahan-arahan presiden pada sidang kabinet sedikit di 25 juli 2012, khusus tenntang dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui penduduk dicarikan solusinya secara komprehensif.

pada acara dan dihadiri sejumlah gubernur diantara gubernur kaltim, riau dan kalsel dan sejumlah bupati mengenai, diminta agar mereka terus bekerja serta mengingatkan penduduk kalau terkandung konflik lahan supaya dibicarakan lebih-lebih dahulu serta tidak menggarap pengrusakan juga pendudukan lahan yang melawan hukum.

konflik lahan dalam sumut, sumsel serta lampung untuk diselesaikan melalui tepat, adil, juga tertib dalam dua tahun ataupun dalam waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, tutur dipo.

berkaitan dengan tersebut dibentuk tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan seperti konflik ptpn ii dalam sumut, konflik mesuji di lampung serta konflik ptpn vii di cintamanis selama sumsel.

kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi menungkapkan memperkenalkan Satu peta (one map) dan merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 perihal info geospasial (ig) dimana harus dibangun pada atas Satu lembar peta dasar.

berdasarkan itu dilakukan proses integrasi info geospasial tematik (igt) yang dibangun dengan instansi tenntang sesuai dengan fungsi serta kewenangannya.

hasilnya, baru ada tumpang tindih pengalokasian lahan selama suatu daerah atau area bidang lahan dan sama.

karena tersebut kebijakan one map diperlukan juga harus dipercepat agar penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.

sementara gubernur kaltim awang faroek menyampaikan usah keputusan presiden agar mendatangkan peta mana dan sebagai acuan sebab tiap-tiap instansi memiliki peta sendiri.

dia serta menjalankan sederat kontroversi selama kebijakan lahan, terutama hutan rakyat, hutan konversi dan perbatasan yang merupakan beranda terdepan.

dia mengungkapkan rencana pemda untuk membangun jalan tol juga kereta api dan melalui hutan rakyat dan hutan lindung akan tetapi ditolak tetapi dalam pihak lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.

begitu dan dengan pembangunan jalan di perbatasan yang membutuhkan jalan poros yang melalui hutan lindung dan konservasi.